Technology

Latest Updates

Ketika Asing Ingin Pecah Belah Iran

Februari 08, 2026
•
Kabar terbaru dari lingkaran politik Israel mengungkap dukungan institusional terhadap gagasan pemisahan wilayah Iran. Isu ini menjadi sorotan setelah munculnya deklarasi kontroversial di parlemen Israel pada 2023.

Sebanyak tiga puluh dua anggota parlemen Israel menandatangani deklarasi yang menyerukan pemecahan Iran menjadi enam bagian. Gagasan ini termasuk pemisahan wilayah dari Tehran hingga Azerbaijan Iran, serta integrasi Kurdistan Iran dengan wilayah Kurdi di Irak.

Deklarasi tersebut juga mencakup tuntutan kemerdekaan untuk wilayah Ahwaz dan penggabungan Baluchistan dengan Pakistan. Strategi ini menimbulkan kontroversi besar baik di tingkat regional maupun internasional.
Meski sebagian besar anggota parlemen kemudian mencabut tanda tangan mereka, peristiwa ini menunjukkan adanya minat signifikan terhadap strategi fragmentasi Iran di kalangan elite politik Israel.

Analis menilai langkah ini bukan sekadar retorika. Dukungan awal dari anggota parlemen mencerminkan adanya pemikiran strategis jangka panjang terkait geopolitik Timur Tengah yang kontroversial.

Deklarasi ini menjadi alarm bagi pemerintah Iran dan negara-negara tetangga. Upaya pemisahan wilayah dapat menimbulkan ketegangan baru yang mengganggu stabilitas regional.

Para pakar politik Timur Tengah mengingatkan bahwa setiap intervensi eksternal terhadap integritas wilayah Iran akan memiliki konsekuensi besar. Keseimbangan politik dan keamanan di kawasan bisa terganggu secara serius.

Isu ini juga mendapat perhatian masyarakat internasional. Banyak pihak menyoroti potensi dampak terhadap ekonomi, keamanan, dan migrasi jika fragmentasi wilayah benar-benar diwujudkan.

Meski deklarasi awal menuai kritik, fakta bahwa sejumlah anggota parlemen menandatanganinya menunjukkan adanya fraksi di Israel yang mempertimbangkan pemecahan wilayah Iran sebagai strategi geopolitik.

Dukungan institusional ini membuka perdebatan tentang batasan etika dan hukum internasional terkait campur tangan negara lain dalam urusan internal suatu negara.
Beberapa pengamat menekankan bahwa ide pemisahan wilayah biasanya bersifat politis dan simbolik. Namun, ketika mendapat legitimasi dari parlemen, risiko implementasi meningkat.

Iran menanggapi isu ini dengan peringatan tegas. Pemerintah Teheran menekankan integritas wilayah sebagai prinsip utama dan menolak intervensi asing apapun yang mengancam kedaulatan nasional.

Selain itu, isu ini memunculkan diskusi baru di Dewan Keamanan PBB dan berbagai forum internasional. Banyak negara menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui diplomasi, bukan fragmentasi paksa.

Analisis strategi Israel menunjukkan bahwa dorongan fragmentasi bukan hanya soal Iran. Ada kecenderungan melihat pengaruh geopolitik Israel melalui pemecahan negara-negara tetangga.

Namun, pakar hukum internasional menekankan bahwa setiap usaha untuk membagi wilayah yang sah secara internasional menghadapi tantangan hukum besar. Deklarasi semacam ini bisa melanggar prinsip Piagam PBB.

Media regional mencatat bahwa meski sebagian anggota parlemen mencabut tanda tangan, isu fragmentasi tetap menjadi bahan diskusi politik di Israel. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan regional dan strategi keamanan.

Para diplomat menilai pendekatan ini bisa merugikan stabilitas jangka panjang. Fragmentasi wilayah Iran berpotensi memicu konflik internal dan memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan.

Isu ini juga menjadi pelajaran bagi negara-negara tetangga Iran. Strategi eksternal semacam ini dapat memicu perlombaan geopolitik baru di Timur Tengah, meningkatkan ketegangan antarnegara.

Meski kontroversial, deklarasi ini memperlihatkan dinamika politik Israel yang kompleks. Beberapa fraksi tampak mendorong strategi agresif, sementara mayoritas anggota parlemen memilih sikap hati-hati menghadapi tekanan internasional.

Kesimpulannya, deklarasi tentang pemisahan wilayah Iran menyoroti ketegangan geopolitik regional, strategi politik internal Israel, dan potensi dampak serius bagi stabilitas Timur Tengah. Isu ini menjadi perhatian utama bagi diplomasi internasional dan keamanan regional.

READ MORE

Irisan Kepentingan Asing di Hasakah

Februari 07, 2026
•
Situasi keamanan di Hasakah, Suriah timur, kembali menegaskan kompleksitas konflik yang tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga sarat dengan irisan kepentingan asing. Wilayah ini menjadi titik temu berbagai agenda regional dan internasional yang saling bertabrakan, sekaligus saling menahan eskalasi konflik terbuka.

Ketika pasukan Kementerian Pertahanan Suriah mulai mengambil alih sebagian wilayah Suriah timur, dinamika di Hasakah berubah cepat. Keberhasilan awal Damaskus memunculkan kekhawatiran akan pecahnya konflik skala besar dengan kelompok bersenjata Kurdi yang berafiliasi dengan PKK.

Dalam konteks ini, Turkiye mengambil posisi yang relatif pragmatis. Ankara justru mendukung tercapainya perjanjian damai antara Damaskus dan PKK, meskipun selama ini Turkiye dikenal sebagai pihak yang paling keras menentang kelompok tersebut.

Alasan utama sikap Turkiye bukan semata politik, melainkan kekhawatiran kemanusiaan dan keamanan domestik. Jika perang total pecah di Hasakah, gelombang pengungsi Kurdi diperkirakan akan bergerak ke utara dan menambah beban Turkiye yang sudah menampung jutaan pengungsi Suriah.

Bagi Amerika Serikat, posisi PKK dan struktur yang berafiliasi dengannya memiliki nilai strategis yang tinggi. Kelompok ini dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga pengaruh Washington di Suriah timur dan menahan dominasi penuh Damaskus-Ankata serta sekutunya.

Kehadiran PKK juga berkaitan erat dengan kepentingan geopolitik AS yang lebih luas, termasuk pengawasan jalur energi, pembatasan pengaruh Iran, dan kontrol terhadap wilayah yang kaya sumber daya di Suriah timur.

Sementara itu, dari sudut pandang Kurdistan Irak, hubungan dengan PKK tidak hanya bersifat ideologis atau etnis. PKK dipandang sebagai mitra penting dalam jaringan penyelundupan minyak ilegal dari Suriah ke wilayah Kurdistan Irak.

Aliran minyak ini menjadi salah satu sumber pendapatan bayangan yang menguntungkan berbagai aktor lokal. Stabilitas PKK di Hasakah dinilai penting untuk menjaga kelancaran jalur-jalur ekonomi ilegal tersebut.

Keluarga Barzani, sebagai kekuatan politik utama di Kurdistan Irak, juga memiliki pertimbangan tersendiri. Mereka tidak menginginkan konflik antara Damaskus dan PKK berubah menjadi perang besar yang berlabel Kurdi versus Arab.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Wilayah Kurdistan Irak sendiri secara demografis tidak sepenuhnya homogen Kurdi, dengan sebagian besar wilayah dihuni oleh komunitas Arab dari suku-suku besar seperti Dulaim, Ukaidat, dan lainnya.

Perang Kurdi-Arab di Suriah berpotensi merembet ke Irak dan memicu ketegangan horizontal di wilayah Kurdistan Irak. Skenario ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kekuasaan Barzani.

Di sisi lain, Prancis memiliki kepentingan geopolitik tersendiri di Suriah timur. Paris dinilai ingin PKK tetap eksis sebagai salah satu alat pengaruh dalam peta politik regional pasca-perang Suriah.

Keterlibatan Prancis tidak selalu tampak di permukaan, namun dukungan politik dan intelijen menjadi instrumen utama untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Hasakah.

Dalam fase awal operasi, pasukan pemerintah Suriah sempat mencatat keunggulan di lapangan. Pergerakan mereka relatif cepat dan terkoordinasi, menekan posisi PKK di beberapa titik strategis.

Namun situasi berubah di menit-menit terakhir. Dukungan intelijen dari Amerika Serikat dan Prancis kepada PKK mulai terasa signifikan, terutama dalam bentuk informasi pergerakan dan pola operasi pasukan Damaskus.

Informasi tersebut membuat PKK mampu mengubah taktik menjadi lebih efektif. Penyergapan terhadap pasukan pemerintah Suriah meningkat, memaksa Damaskus memperlambat laju operasi militernya.

Kondisi ini menciptakan kebuntuan militer yang berbahaya. Tidak ada pihak yang mampu meraih kemenangan cepat, sementara risiko eskalasi regional justru semakin besar.

Di tengah tekanan berbagai kepentingan asing, jalur diplomasi kembali menguat. Semua pihak menyadari bahwa perang terbuka di Hasakah akan memicu efek domino yang sulit dikendalikan.

Akhirnya, kesepakatan damai pun ditandatangani. Perjanjian ini bukan sekadar hasil kompromi lokal, melainkan cerminan dari keseimbangan rapuh antara kepentingan Turkiye, Amerika Serikat, Prancis, Kurdistan Irak, dan Damaskus.

Hasakah kembali menjadi bukti bahwa konflik Suriah tidak pernah berdiri sendiri. Di balik setiap pergerakan pasukan, terdapat jalinan kepentingan asing yang saling beririsan dan menentukan arah akhir konflik.

READ MORE

Label Politik Sektarian di Media India

Januari 28, 2026
•
Istilah “RSS Sarkaari Maulanas” belakangan ini semakin sering muncul dalam diskursus politik dan sosial di India, khususnya di ruang media sosial. Ungkapan tersebut bukan sekadar julukan biasa, melainkan sindiran yang sarat muatan ideologis dan emosional.

Dalam konteks politik India yang kompleks, bahasa sindiran kerap digunakan untuk menyerang lawan secara simbolik. Istilah ini menjadi salah satu contoh bagaimana identitas agama dan politik bercampur dalam satu label yang tajam.

RSS dalam istilah tersebut merujuk pada Rashtriya Swayamsevak Sangh, sebuah organisasi nasionalis Hindu yang telah lama dikenal sebagai induk ideologis Partai Bharatiya Janata Party atau BJP. Organisasi ini kerap dikaitkan dengan agenda nasionalisme Hindu yang kuat.

Di mata sebagian besar komunitas Muslim di India, RSS dipandang sebagai kelompok yang berseberangan dengan kepentingan minoritas. Persepsi ini terbentuk dari sejarah panjang ketegangan ideologis dan kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap umat Islam.

Sementara itu, istilah Sarkaari Maulana berasal dari kata “sarkaari” yang berarti pemerintah. Istilah ini digunakan untuk menyebut ulama atau tokoh agama Islam yang dinilai terlalu dekat atau loyal kepada pemerintah yang sedang berkuasa.

Gabungan kedua istilah tersebut kemudian membentuk label yang jauh lebih keras. “RSS Sarkaari Maulanas” tidak hanya menuduh seorang ulama sebagai pendukung pemerintah, tetapi juga sebagai figur yang dianggap melayani agenda ideologis nasionalisme Hindu.

Dalam tuduhan ini, seorang ulama dipersepsikan telah kehilangan independensi moralnya. Ia digambarkan bukan lagi sebagai wakil kepentingan umat, melainkan sebagai alat legitimasi kekuasaan politik.

Label tersebut biasanya dilemparkan kepada tokoh Muslim yang secara terbuka memuji RSS. Pernyataan yang menggambarkan RSS sebagai organisasi inklusif atau patriotik kerap memicu kritik keras dari sesama Muslim.

Selain itu, dukungan terhadap kebijakan kontroversial juga menjadi sasaran utama. Undang-Undang Kewarganegaraan atau Citizenship Amendment Act yang menuai protes luas sering dijadikan indikator keberpihakan tersebut.

Isu sensitif lain seperti polemik masjid dan kuil di berbagai wilayah India juga memperkuat tuduhan tersebut. Dukungan atau sikap lunak terhadap kebijakan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan umat Islam.

Istilah ini juga kerap diarahkan kepada anggota Muslim Rashtriya Manch. Organisasi ini merupakan sayap Muslim yang dibentuk oleh RSS untuk menjembatani komunikasi dengan komunitas Islam.

Bagi para pengkritik, keberadaan MRM justru dilihat sebagai upaya simbolik RSS untuk menunjukkan inklusivitas. Ulama atau tokoh yang terlibat di dalamnya sering dicap sebagai bagian dari strategi politik tersebut.

Inti dari label “RSS Sarkaari Maulanas” adalah tuduhan bahwa seorang ulama telah menjual identitas dan kepentingan umatnya. Tuduhan ini menyiratkan adanya pertukaran antara kenyamanan politik dan nilai-nilai keagamaan.

Dalam masyarakat yang sensitif terhadap isu identitas, label semacam ini sangat efektif memicu emosi. Sekali melekat, tuduhan tersebut sulit dilepaskan dari citra seorang tokoh agama.

Media sosial menjadi arena utama penyebaran istilah ini. Debat daring yang keras sering kali memperkuat stigma tanpa memberikan ruang klarifikasi bagi pihak yang dituduh.

Akibatnya, kredibilitas seorang ulama di mata pengikutnya dapat runtuh hanya karena satu label. Kepercayaan publik menjadi taruhan dalam perang narasi tersebut.

Fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi tokoh agama di tengah polarisasi politik. Mereka berada di antara tuntutan moral, tekanan politik, dan ekspektasi komunitas.

Dalam konteks yang lebih luas, istilah ini mencerminkan krisis kepercayaan di masyarakat India. Identitas agama semakin dipolitisasi, sementara ruang dialog yang sehat semakin menyempit.

Penggunaan label yang keras juga menandakan meningkatnya politik simbol dan bahasa. Makna sebuah istilah dapat lebih berpengaruh daripada argumen substantif.

Dengan demikian, “RSS Sarkaari Maulanas” bukan sekadar julukan, melainkan cerminan konflik ideologis yang lebih dalam. Ia menjadi simbol pertarungan identitas, kekuasaan, dan legitimasi di India modern.

READ MORE

Yaman: Gubernur Hadramaut dan Makna Tradisi Sarung

Januari 09, 2026
•

Dalam sebuah pertemuan masyarakat baru-baru ini, Gubernur Hadramaut terlihat mengenakan sarung atau futah khas Yaman. Penampilan ini bukan sekadar pilihan pakaian biasa, melainkan simbol budaya dan identitas yang sangat kuat di wilayah tersebut.

Tradisi memakai sarung di Hadramaut merupakan warisan budaya yang telah ada berabad-abad, terkait erat dengan sejarah panjang perdagangan dan interaksi masyarakat Hadramaut dengan Nusantara dan India Selatan.

Sarung di Yaman dikenal dengan beberapa istilah. Futah adalah sebutan paling umum, sementara Ma’awis adalah jenis yang lebih tebal dengan motif kotak atau garis. Ada juga sebutan Izaar atau Wazaar yang digunakan di beberapa negara semenanjung Arab.

Asal-usul sarung dapat ditelusuri dari suku Badui di Hadramaut, yang menggunakannya sebagai pakaian sehari-hari maupun untuk acara-acara resmi. Pakaian ini dirancang agar nyaman dipakai dalam cuaca panas dan gurun.

Penampilan gubernur dengan sarung mengingatkan pada hubungan historis Hadramaut dengan Nusantara. Para pedagang Hadrami sejak abad ke-13 hingga ke-14 membawa budaya sarung ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

Jalur perdagangan ini juga melewati India Selatan, khususnya Malabar dan Gujarat. Para pedagang Hadramaut sering menetap di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara. Hal ini menjelaskan kesamaan motif dan fungsi sarung di wilayah-wilayah tersebut.

Sarung bukan hanya pakaian harian. Di Yaman, banyak pekerja, ulama, dan bahkan petugas keamanan menggunakan futah sebagai pakaian dinas. Fungsi ini menegaskan bahwa sarung adalah simbol identitas sekaligus praktis.

Di Indonesia, sarung hadir bersamaan dengan dakwah Islam. Sarung menjadi ciri khas kaum santri, digunakan dalam upacara adat, pernikahan, dan acara keagamaan, sehingga menunjukkan nilai kesopanan dan kehormatan.

Motif kotak-kotak atau garis yang dipakai gubernur terlihat sangat mirip dengan kain pelikat di Malaysia maupun sarung pasar tradisional di pesisir India dan Indonesia. Semua berasal dari akar tekstil Islam yang sama.

Tokoh yang mengenakan futah dan sorban merah-putih di bahu pada foto tersebut adalah salah satu figur terkemuka Hadramaut. Penampilan ini sering muncul dalam konteks pertemuan tokoh lokal atau ulama setempat.

Selain futah, masyarakat Hadramaut juga menggemari sarung Goyor asal Indonesia. Sarung ini terkenal di pasar internasional, termasuk di Yaman dan Arab Saudi.

Sarung Goyor memiliki karakter unik yang disebut Toldem, yaitu sifat kain yang lembut, lentur, dan nyaman dipakai. Kain terasa sejuk saat panas dan hangat saat dingin, sangat cocok untuk iklim tropis maupun gurun.

Bahan Goyor adalah benang rayon viskosa berkualitas tinggi dari serat selulosa tumbuhan. Tenunan ATBM tradisional membuat sarung ini lebih halus, bernilai tinggi, dan memerlukan waktu berminggu-minggu untuk pembuatan satu helai.

Salah satu ciri khas Goyor adalah jahitan di tengah kain, akibat lebar alat tenun tradisional yang terbatas. Hal ini menjadi tanda autentikitas sarung Goyor asli.

Di Hadramaut, sarung Goyor dianggap sebagai simbol status sosial. Harganya lebih tinggi dibanding sarung pabrikan biasa, sehingga pemakainya sering dihormati sebagai figur berkelas atau berpengaruh.

Motif Goyor umumnya berbentuk tenun ikat. Benang dicelup dan diikat sebelum ditenun sehingga menghasilkan pola geometris atau floral yang simetris di kedua sisi kain.

Gubernur Hadramaut memakai sarung dalam pertemuan publik tidak hanya menunjukkan identitas lokal, tetapi juga menghormati tradisi panjang masyarakat yang menghargai kesederhanaan dan kesopanan berpakaian.

Sarung menjadi penghubung budaya, mengingatkan bahwa Hadramaut, Nusantara, dan India Selatan pernah terjalin erat melalui perdagangan, migrasi, dan penyebaran Islam.

Penampilan tokoh publik dengan sarung juga menegaskan nilai kontinuitas budaya. Meskipun dunia modern memasuki Yaman, simbol tradisi seperti futah dan sarung Goyor tetap dihormati.

Secara keseluruhan, sarung yang dipakai gubernur Hadramaut bukan sekadar kain, melainkan lambang sejarah, identitas, dan jaringan budaya Samudra Hindia yang masih hidup hingga kini.

READ MORE

Dialog Selatan-Selatan Yaman: Peluang Faksi Non-STC di Aden

Januari 04, 2026
•
Pertemuan atau dialog Selatan-Selatan yang digagas di Riyadh menjadi sorotan penting dalam dinamika politik Yaman Selatan. Inisiatif ini dipandang sebagai salah satu upaya untuk membuka ruang bagi semua faksi, termasuk yang selama ini berada di luar pengaruh STC, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan lokal di Aden.

Diumumkan melalui pernyataan resmi pada 3 Januari 2026, Majelis Perlawanan Rakyat di Wilayah Aden menyambut baik undangan Arab Saudi untuk mengikuti dialog selatan yang lebih luas. Majelis ini menegaskan kesiapan penuh mereka untuk berpartisipasi dalam forum penting ini.

Dialog ini digambarkan sebagai konferensi yang bertujuan menemukan solusi komprehensif untuk “masalah Selatan” dengan pendekatan adil, tanpa eksklusi atau dominasi satu pihak, sambil menjamin keterlibatan seluruh kekuatan dan komponen masyarakat yang relevan.

Majelis Perlawanan Rakyat menyatakan dukungan mereka terhadap semua keputusan yang diambil oleh Ketua Dewan Kepresidenan Rashad Al Alimi terkait Hadramaut dan Al-Mahrah, namun tetap menekankan perlunya langkah-langkah serius untuk menyelesaikan persoalan politik Selatan secara menyeluruh.

Pernyataan ini menyoroti pentingnya dialog sebagai sarana utama membangun kesepakatan dan meminimalkan ketegangan antara faksi-faksi Selatan, termasuk antara kelompok loyal pemerintah dan STC.

Dialog Selatan-Selatan Riyadh juga menandai pengakuan regional, khususnya dari Arab Saudi, terhadap kompleksitas politik di Yaman Selatan. Saudi berperan sebagai mediator netral yang mendorong partisipasi luas dan inklusif.

Bagi faksi non-STC, inisiatif ini membuka peluang nyata untuk memperoleh posisi dalam struktur pemerintahan lokal di Aden, yang selama ini sebagian besar dikuasai oleh STC.

Majelis Perlawanan Rakyat menekankan bahwa setiap solusi yang adil dan berkelanjutan harus dibangun atas dasar konsensus, kemitraan, dan penghormatan terhadap pluralitas politik dan sosial. Ini menjadi kerangka untuk memperkuat legitimasi institusi negara di wilayah Selatan.

Pernyataan Majelis juga menegaskan bahwa dialog harus menempatkan aspirasi sah rakyat Selatan sebagai pusat perundingan, sekaligus mengarahkan proses politik ke arah yang memperkuat stabilitas nasional.

Arab Saudi disebut memiliki peran kunci dalam memfasilitasi dialog. Dukungan mereka diharapkan mampu mendorong semua pihak untuk datang ke meja perundingan dengan itikad baik.

Forum ini diharapkan menjadi momentum untuk menjembatani perbedaan antara faksi loyal pemerintah, faksi pro-STC, dan kelompok lokal lain yang selama ini kurang terwakili dalam pemerintahan Aden.

Dialog ini bukan sekadar simbolik. Ia memberikan legitimasi politik bagi faksi-faksi non-STC untuk menegaskan kehadiran mereka dalam pengambilan keputusan lokal.

Dengan adanya mekanisme dialog yang inklusif, peluang faksi non-STC untuk memperoleh jabatan di jajaran gubernur Aden meningkat, meskipun masih harus melalui proses negosiasi yang rumit.

Majelis Perlawanan Rakyat menyebut inisiatif Saudi sebagai langkah positif dan penting yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang perlunya keterlibatan semua komponen masyarakat dalam merumuskan masa depan Selatan.

Pendekatan dialog ini diharapkan mampu mengurangi dominasi satu pihak dan meminimalkan risiko konflik, sekaligus membuka ruang partisipasi politik yang lebih adil.

Publik Yaman Selatan menaruh harapan besar pada pertemuan ini. Mereka berharap dialog Riyadh dapat menghasilkan solusi nyata, bukan sekadar retorika politik, untuk mengakhiri ketegangan di Aden.

Beberapa pengamat politik menilai bahwa keberhasilan dialog ini akan menjadi indikator penting bagi implementasi kesepakatan Riyadh secara lebih luas, khususnya mengenai inklusivitas dalam pemerintahan lokal.

Majelis Perlawanan Rakyat menegaskan penghargaan tinggi kepada Arab Saudi atas upayanya dalam merajut persatuan, mendukung proses perdamaian, dan menjaga keseimbangan politik di Yaman Selatan.

Jika proses ini berjalan efektif, akan tercipta skema baru di Aden di mana faksi non-STC memiliki peran yang lebih nyata, memperkuat pluralitas dan legitimasi pemerintahan lokal.

Akhirnya, dialog Selatan-Selatan Riyadh membuka babak baru bagi politik Aden. Ini bukan hanya tentang pembagian jabatan, tetapi tentang membangun konsensus, stabilitas, dan masa depan yang inklusif bagi seluruh rakyat Selatan.

READ MORE

Pemda Taiz Gelar Forum Ekonomi Bahas Investasi di Yaman

Januari 02, 2026
•
Kota Taiz kini terbagi dua secara nyata. Sebagian wilayah berada di bawah kendali Pemerintah Yaman yang berafiliasi dengan PLC, sementara bagian lainnya masih dikuasai oleh Houthi.

Kondisi ini mencerminkan fragmentasi yang terjadi di banyak wilayah strategis Yaman, termasuk Marib, Al Jauf, dan Hudeidah, di mana kekuasaan terpecah antara pemerintah resmi dan faksi bersenjata.

Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah daerah di Taiz menjadi sangat krusial. Kehadiran pemerintah pusat yang lemah memaksa otoritas lokal untuk mengambil inisiatif dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Senin lalu, Taiz secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Ekonomi Pembangunan Lokal. Acara ini dipimpin oleh pengusaha lokal terkemuka, Shouqi Ahmed Hael Said, dengan dukungan penuh dari Program Pembangunan PBB.

Gubernur Taiz, Nabil Shamsan, membuka acara tersebut dengan mengundang para pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya pembangunan lokal.

Dewan yang beranggotakan 16 orang ini bertujuan menguatkan kerja sama antara sektor publik dan swasta. Dewan juga berfokus pada koordinasi investasi, peningkatan iklim bisnis, dan penguatan ekonomi lokal di tengah krisis nasional.

Acara pembukaan mencakup penyampaian visi dan misi Dewan, serta kerangka strategi dan rencana operasional untuk tahun 2026. Rencana ini menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka menengah Taiz 2024–2026.

Pemda Taiz menegaskan bahwa inisiatif ini bukan hanya simbolik. Dewan akan menjadi instrumen nyata untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memastikan layanan publik tetap berjalan meski negara terpecah.

Fragmentasi wilayah juga menimbulkan tantangan logistik. Arus barang dan distribusi kebutuhan pokok di Taiz harus diatur dengan cermat agar tidak terhambat oleh garis-garis kontrol yang terpecah.

Namun, kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memainkan peran lebih aktif. Otoritas lokal bisa membentuk kebijakan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tanpa menunggu arahan pusat yang sering terhambat konflik.

Investasi di sektor swasta menjadi fokus utama Dewan Ekonomi Pembangunan Lokal. Para pengusaha lokal didorong untuk mengembangkan proyek-proyek yang memberi dampak sosial dan ekonomi langsung pada komunitas.

Selain itu, Dewan akan memonitor sektor keuangan dan perbankan lokal agar aliran modal tetap stabil di wilayah yang terfragmentasi. Stabilitas ekonomi lokal dianggap penting untuk menjaga ketahanan masyarakat.

Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian Dewan. Program pembangunan diarahkan untuk memastikan layanan dasar tetap tersedia bagi warga Taiz di kedua wilayah pengendalian yang berbeda.

Kehadiran masyarakat sipil dan organisasi lokal menjadi kunci sukses Dewan. Partisipasi aktif mereka dapat mengawasi dan memastikan bahwa inisiatif pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.

Beberapa pengamat menilai langkah Taiz ini sebagai model untuk daerah lain yang terpecah di Yaman, seperti Marib dan Hudeidah. Pemerintah lokal bisa menjadi motor pemulihan ekonomi tanpa menunggu stabilitas nasional.

Namun, tantangan tetap ada. Keamanan di wilayah yang masih dikuasai Houthi atau kelompok bersenjata lain menjadi hambatan signifikan bagi investasi dan kegiatan ekonomi.

Meski begitu, Dewan Ekonomi Pembangunan Lokal menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengambil alih sebagian fungsi negara, terutama dalam manajemen ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Integrasi sektor publik dan swasta, menurut pemda, menjadi strategi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Pemerintah daerah juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan proyek pembangunan. Hal ini penting agar rakyat tetap percaya pada institusi lokal meski negara terbagi.

Langkah-langkah ini dinilai akan memperkuat posisi Taiz secara ekonomi dan politik. Keberhasilan Dewan Ekonomi Pembangunan Lokal dapat menjadi contoh bagaimana daerah dapat mandiri dalam situasi krisis.

Akhirnya, Taiz membuktikan bahwa dalam situasi fragmentasi, pemda memiliki kapasitas untuk mengambil peran strategis. Meskipun konflik tetap membayangi, inisiatif lokal ini menegaskan bahwa pembangunan tetap mungkin dijalankan.

READ MORE

STC Yaman di Persimpangan: Tekanan atau Momentum?

Desember 30, 2025
•
Keputusan Rashad al-Alimi untuk mengusir Uni Emirat Arab dan menuntut penarikan pasukan yang didukung UEA telah mengubah posisi Dewan Transisi Selatan (STC) dari sekadar aktor regional menjadi pusat gravitasi krisis politik Yaman. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah STC akan bergerak, melainkan bagaimana dan sejauh apa langkah mereka berikutnya.

Dalam kondisi saat ini, tindakan STC yang paling masuk akal adalah menahan eskalasi militer langsung sambil memperkuat posisi politiknya. Pernyataan STC yang “siap berdialog” bukan sinyal kelemahan, melainkan upaya mengunci legitimasi moral di hadapan komunitas internasional dan Arab Saudi, sembari menunggu kesalahan berikutnya dari PLC versi al-Alimi.

Fakta bahwa tiga anggota PLC pro-UEA secara terbuka menentang keputusan al-Alimi, lalu diikuti Tariq Saleh, menciptakan realitas politik baru: PLC terbelah secara nyata. Dengan komposisi 4 banding 4, al-Alimi kehilangan posisi sebagai pemersatu dan berubah menjadi ketua faksi, bukan kepala kolektif.

Bagi STC, perpecahan PLC ini adalah peluang emas. Selama PLC terbelah, tidak ada otoritas tunggal yang dapat secara sah memerintahkan STC mundur dari Hadramaut atau Al-Mahra. Dalam hukum konflik internal, ketiadaan konsensus pusat melemahkan legitimasi perintah itu sendiri.

Jika dialog yang ditawarkan STC gagal, langkah paling mungkin berikutnya bukanlah deklarasi kemerdekaan, melainkan konsolidasi institusional. Ini mencakup penguatan struktur pemerintahan sipil, keamanan, dan fiskal di wilayah yang sudah mereka kuasai, khususnya Aden dan sekitarnya.

Deklarasi kemerdekaan secara terburu-buru justru berisiko merugikan STC. Selama Hadramaut dan Al-Mahra—yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi—masih berada di bawah pengaruh Riyadh, kemerdekaan Yaman Selatan akan lahir dalam kondisi terfragmentasi, tidak utuh, dan sulit dipertahankan.

Jika STC mendeklarasikan kemerdekaan tanpa Hadramaut dan Al-Mahra, negara baru itu akan terlihat timpang: pesisir dan kota besar ada, tetapi wilayah penyangga strategis dan sumber daya utama belum sepenuhnya dikuasai. Ini memberi Saudi kartu veto de facto atas kelangsungan negara tersebut.

Karena itu, opsi yang lebih menguntungkan adalah membentuk pemerintahan paralel terlebih dahulu, bersama pasukan Tariq Saleh dan faksi pro-UEA lain. Pemerintahan paralel memberi STC ruang membangun legitimasi administratif tanpa memicu reaksi keras internasional seperti pengumuman kemerdekaan.

Model ini memungkinkan STC berkata bahwa mereka tidak memisahkan diri, melainkan mengisi kekosongan negara akibat konflik internal PLC. Narasi ini jauh lebih mudah diterima dibandingkan klaim pemisahan diri langsung.

Jika STC merasa terpojok dan memilih langkah ekstrem seperti mengambil alih Bank Sentral Yaman dan fasilitas publik di Aden, maka krisis akan masuk fase baru. PLC versi al-Alimi hampir pasti akan memindahkan pusat operasional ke Marib atau wilayah timur lain yang masih aman.

Pemindahan ini akan sangat mahal. Kerugian ekonomi PLC bisa mencapai ratusan juta dolar dalam bentuk hilangnya kontrol atas penerimaan pelabuhan, pajak, serta sistem pembayaran negara. Aparatur sipil yang bergantung pada Aden juga akan terganggu.

Lebih sensitif lagi adalah deposito Arab Saudi di Bank Sentral Yaman di Aden, yang nilainya diperkirakan berkisar beberapa miliar dolar. Jika bank jatuh ke tangan STC, Saudi menghadapi dilema: menarik dana dan mengakui fragmentasi, atau bertahan dan bernegosiasi dengan realitas baru.

Dalam skenario ini, jika Saudi melihat langkah STC yang egois, Riyadh kemungkinan secara perlahan menarik investasinya di ekonomi wilayah STC.

Secara politis, langkah al-Alimi mengusir UEA memang tampak seperti upaya menegaskan kedaulatan. Namun secara tidak langsung, tindakan ini juga mengakui keberadaan pemerintahan paralel Yaman Selatan, meskipun belum diumumkan secara formal.

Dengan memutus hubungan pertahanan dan menantang sponsor utama STC, al-Alimi pada dasarnya mengakui bahwa ia tidak lagi memiliki kendali atas selatan. Pengakuan ini tidak diucapkan, tetapi terlihat jelas dalam tindakan.

Pertanyaannya kemudian: apakah pidato al-Alimi merupakan pukulan telak bagi STC? Dalam jangka pendek, mungkin iya secara retorika. Namun dalam jangka menengah hingga panjang, pidato itu justru berpotensi menjadi kemenangan strategis bagi STC.

STC kini bisa mengklaim bahwa mereka diserang secara politik, bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai entitas yang sedang dipaksa keluar dari struktur negara yang sudah tidak netral. Ini memperkuat narasi perjuangan mereka.

Kesimpulannya, langkah paling masuk akal bagi STC adalah menahan deklarasi kemerdekaan, memperdalam pemerintahan de facto, dan membiarkan PLC terkikis dari dalam. Waktu, fragmentasi, dan tekanan ekonomi justru bekerja untuk kepentingan STC.

Ironisnya, dengan niat mempertahankan kedaulatan Yaman, Rashad al-Alimi mungkin justru mempercepat lahirnya realitas dua negara—atau bahkan lebih—di Yaman. Dalam konteks ini, pidatonya bisa tercatat bukan sebagai pukulan bagi STC, tetapi sebagai titik balik kemenangan sunyi mereka. Atau apakah semua percaturan ini sudah dipikirkan matang-matang oleh aktor politik di Yaman?

READ MORE

Rekonstruksi Suriah Dorong Pemulihan Ekonomi

Desember 30, 2025
•
Suriah, negara yang telah dilanda konflik selama lebih dari satu dekade, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan ekonomi melalui serangkaian proyek rekonstruksi besar-besaran. 

Pada November 2025, pemerintah Suriah mengumumkan investasi senilai puluhan miliar dolar dari berbagai negara mitra, yang diharapkan menjadi katalisator utama dalam memulihkan infrastruktur yang hancur. Di antara proyek utama adalah pengembangan Bandara Internasional Damascus dengan nilai 4 miliar dolar AS, yang didanai oleh Qatar melalui perusahaan UCC dan telah dimulai sejak Agustus lalu.

Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas udara, tetapi juga untuk membuka pintu bagi perdagangan internasional yang lebih luas. 

Selain itu, Metro Damascus dengan anggaran 2 miliar dolar AS dari Uni Emirat Arab menjadi proyek transportasi masif yang akan merevolusi mobilitas di ibu kota. Proyek ini diharapkan menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas yang kronis dan mendukung pertumbuhan sektor jasa di Suriah.

Tak ketinggalan, Damascus Towers dengan investasi 2 miliar dolar AS dari Italia melalui UBAKO akan menjadi kompleks real estate modern yang mencakup gedung perkantoran, hunian, dan pusat komersial. Proyek ini diproyeksikan menarik investor asing lebih banyak, sekaligus menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan properti. 

Sementara itu, investasi dari Arab Saudi mencapai 6,4 miliar dolar AS, yang difokuskan pada rekonstruksi umum, termasuk revitalisasi industri semen dan infrastruktur dasar.

Menurut laporan World Bank, total biaya rekonstruksi Suriah diperkirakan mencapai 216 miliar dolar AS, meskipun beberapa sumber seperti Menteri Ekonomi Suriah Mohammed Nidal al-Shaar menyebutkan angka hingga 1 triliun dolar AS. Investasi yang telah mengalir sejak awal 2025, termasuk dari negara-negara Teluk seperti Saudi, UEA, dan Qatar, telah mencapai sekitar 28 miliar dolar AS, yang merupakan 13 persen dari kebutuhan total. 

Angka ini menandakan komitmen regional untuk mendukung pemulihan Suriah pasca-penggulingan rezim Assad.

Dampak positif dari proyek-proyek ini terhadap ekonomi Suriah sudah mulai terlihat. IMF melaporkan adanya tanda-tanda pemulihan, dengan proyeksi pertumbuhan GDP sebesar 1 persen pada 2025 setelah kontraksi 1,5 persen tahun sebelumnya. 

Penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu manfaat utama, di mana proyek infrastruktur seperti bandara dan metro diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja lokal, sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang sempat mencapai 50 persen.Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi di sektor konstruksi telah mendorong pertumbuhan domestik, dengan peningkatan pendapatan rumah tangga dan pajak bagi pemerintah.

Investasi Saudi, misalnya, tidak hanya membiayai rekonstruksi tetapi juga membantu stabilisasi mata uang lira Suriah yang sempat terpuruk akibat inflasi ratusan persen. Hal ini diharapkan membalikkan penurunan GDP lebih dari 50 persen sejak 2010, dengan kerugian kumulatif mencapai 226 miliar dolar AS.

Diversifikasi ekonomi juga menjadi fokus utama. Proyek-proyek ini menggeser ketergantungan Suriah dari minyak dan pertanian yang rusak akibat kekeringan, menuju sektor infrastruktur, energi, dan pariwisata. 

Kesepakatan dengan UEA untuk pengelolaan pelabuhan dan proyek energi Qatar diharapkan meningkatkan ekspor, mengurangi inflasi, dan membuka peluang investasi lebih lanjut dari mitra internasional.

Namun, di balik optimisme ini, tantangan struktural masih menghantui. Sanksi AS yang masih berlaku, termasuk Caesar Act sejak 2020, menjadi penghalang utama aliran dana lebih besar. Meskipun Uni Eropa telah mencabut sebagian sanksi, pembatasan AS membatasi rekonstruksi, menyebabkan kesepakatan yang kurang transparan dan berisiko korupsi. Analis dari Carnegie Endowment menekankan perlunya rencana rekonstruksi yang komprehensif untuk menghindari ketidaksetaraan.

Skala investasi yang masih terbatas juga menjadi isu krusial. Dari total kebutuhan 216 miliar dolar AS, dana yang terkumpul baru mencapai sebagian kecil, sehingga pemulihan berjalan lambat. Selain itu, masuknya investasi asing berpotensi memicu inflasi sementara melalui kenaikan harga bahan baku, serta menimbulkan utang jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik.

Dampak sosial-ekonomi yang tidak merata semakin memperburuk situasi. Proyek-proyek besar seperti di Damascus cenderung terpusat di ibu kota, meninggalkan wilayah pedesaan yang paling terdampak konflik. Hal ini bisa memperlemah jaringan ekonomi nasional, meningkatkan migrasi internal, dan memperburuk kemiskinan ekstrem yang menimpa 90 persen populasi Suriah.Laporan dari UNESCWA menyoroti kontraksi GDP sebesar 64 persen akibat konflik, disertai inflasi tinggi dan pengangguran massal. Meski ada peluang untuk bantuan kemanusiaan yang lebih besar, seperti yang disampaikan dalam briefing PBB pada November 2025, pemulihan ekonomi memerlukan stabilitas politik yang berkelanjutan.

Akademisi dan ekonom di Qatar News Agency menyebutkan bahwa keterlibatan kembali dengan IMF dapat memperkuat stabilitas moneter, mengurangi inflasi, dan meluncurkan proyek rekonstruksi lebih luas. Namun, ini memerlukan reformasi kuat untuk menghindari jebakan utang dan memastikan distribusi manfaat yang adil.

Konferensi di Damascus pada awal November 2025 memperingatkan agar rekonstruksi ekonomi tidak mengorbankan hak asasi manusia. Youssef, seorang pakar, menekankan bahwa proyek ekonomi harus tunduk pada prinsip keuntungan dan kerugian, bukan sekadar isu politik atau demografis.

Satu tahun setelah penggulingan Assad, kesepakatan senilai lebih dari 6 miliar dolar AS telah diumumkan, menandakan reintegrasi ekonomi regional. Namun, tantangan seperti perubahan iklim dan kekeringan terus mengancam sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi Suriah.

Dilaporkan bahwa kompetisi strategis baru muncul dalam rekonstruksi Suriah, dengan estimasi biaya hingga 400 miliar dolar AS. 

Ini bisa melonjak menjadi 900 miliar jika tidak dikelola dengan baik, menurut pernyataan al-Sharaa.

Perusahaan mitra Suriah di Turki juga berpotensi memainkan peran penting dalam pemulihan, seperti yang dibahas dalam laporan IFRI. Kolaborasi ini dapat mendukung rekonstruksi mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan asing.

Saudi Arabia telah mengambil langkah konkret dengan membersihkan utang Suriah senilai 15 juta dolar AS ke World Bank, yang diharapkan membuka dana rekonstruksi lebih besar. Langkah ini menjadi harapan bagi stabilitas dan pemulihan nyata di Suriah.

Analis menyoroti bahwa sanksi AS tetap menjadi hambatan terbesar, meskipun pencabutan parsial sanksi UE. Ini memengaruhi upaya rekonstruksi dan membatasi akses ke pasar ekspor.Secara keseluruhan, proyek rekonstruksi ini memiliki dampak neto positif, dengan potensi pertumbuhan tahunan 1-2 persen melalui penciptaan lapangan kerja dan infrastruktur baru. 

Namun, keberhasilan bergantung pada pencabutan sanksi penuh, transparansi, dan distribusi manfaat yang merata.World Bank merekomendasikan rencana holistik untuk memaksimalkan potensi ini, agar Suriah tidak hanya bangkit secara ekonomi tetapi juga mencapai ketahanan jangka panjang di tengah gejolak regional.


READ MORE
Langganan: Komentar ( Atom )
 
Copyright © Berita Borbor. Designed by OddThemes